Tugas Ekonomi Pembangunan

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pengertian Pembangunan

 Pembangunan menurut pengertian akademis ilmu ekonomi, istilah pembangunan (development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi yang awalnya hanya bersifat statis dalam jangka yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNI (gross National Income) tahunan  pada tingkat 5 persen hingga 7 persen bahkan bisa lebih. Indeks ekonomi lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita (income per kapita) atau GNI per kapita. Indeks ini mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkatan dan laju pertumbuhan GNI per kapita ”riil” sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomies dari suatu bangsa secara keseluruhan, yaitu seberapa banyak barang dan jasa-jasa riil yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

Pada masa lampau pembangunan ekonomi sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja yang diupayakan secara terencana. Biasanya sektor- sektor manufaktur dan jasa- jasa llebih diutamakan untuk berkembang untuk menciptakan industrialisasi secara cepat sehingga sering kali mengorbankan kepentingan pada sektor pertanian dan pedesaan yang sebenarnya tidak kalah pentingnya.

            Secara umum sebelum tahun1970 an pembangunan hanya dipandang sbagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya di lihat dari tingkat pertumbuhan GNI baik secara keseluruhan maupun perkapita, yang di yakini akan menetas dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lainnya sehingga akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara merata. Itulah yang dikenal sebagai ”efek penetasan ke bawah” (trickle down effect). Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah- masalah lain seperti soal kemiskinan, diskriminasi, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan sering kali dinomorduakan.

Tiga tujuan inti pembangunan

1. Peningkatan ketersediaan serat perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serat peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari ketiga tujuan inti pembangunan tersebut sangat jelas bahwa pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah selalu mengupayakan hal-hal yang terbaik guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah mengikuti Millenium Declaration yang di ikuti oleh 189 negara dan 147 kepala Negara pada bulan September tahun 2000 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York. Negara- negara yang membuat kesepakatan tersebut bukan hanya negara kaya tetapi juga negara-negara miskin dan berkembang. Dalam Declaration tersebut menghasilkan 8 poin yang dinamakan sebagai Millennium Developments Goals (MDGs).  Di Indonesia MDGs disebut sebagai Tujuan Pembangunan Millenium.

Delapan kesepakatan dalam MDGs tersebut adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan (eradicate extreme poverty and hunger).
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua (achieve universal primary education)
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (promote gender equality and empower women)
4. Menurunkan Angka Kematian anak (reduce child mortality).
5. Meningkatkan kesehatan Ibu (increase maternal health)
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya (combat HIV/AIDS, malaria and other diseases)
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup (ensure environment sustainability).
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan (develop a global partnership for development).

2. Mewujudkan Pendidikan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Dari kedelapan kesepakatan tersebut Indonesia berusaha untuk berperan aktif dalam mewujudkan apa yang telah disepakati, dan menjadikan MDGs sebagai tujuan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengenai masalah pendidikan yang merupakan masalah dasar yang harus di pecahkan agar Indonesia bisa keluar dari masalah-masalah yang terjadi karena rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya masalah kemiskinan. Yang menyebabkan kemiskinan dan banyak kebodohan yang terjadi di masyarakat adalah akibat dari rendahnya kualitas warga Negara dalam memperoleh hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Untuk itu masalah pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya dan perlu kita kaji lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya pendidikan yang telah dilakukan di Indonesia ini. Agar ke depannya kita mampu untuk memperbaiki system Pendidikan di Indonesia.

Mengapa pemenuhan pelayanan pendidikan kepada seluruh warga negara menjadi prioritas yang akan diwujudkan di dalam MDGs? Hal ini karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat mewujudkan tiga hal,  yaitu : Pertama, dapat membebaskan dirinya dari kebodohan dan keterbelakangan. Kedua, mampu berpartisipasi dalam proses politik untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan ketiga, memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Pentingnya pendidikan sebagaimana diuraikan di atas memang tidak dapat disangkal lagi.  Bagi sebagian besar orang miskin, pendidikan merupakan salah satu alat mobilitas vertikal yang paling penting. Ketika modal yang lain tidak mereka miliki, terutama modal berupa uang atau barang, hanya dengan modal pendidikanlah mereka dapat berkompetisi untuk mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan.

Pendidikan yang tinggi, yang ditunjang dengan kondisi kesehatan yang baik, pada akhirnya  dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Tentu pendidikan dan kesejahteraan tidak memiliki hubungan yang bersifat langsung, akan tetapi melalui proses panjang di mana pendidikan  yang baik akan memberi peluang pada anggota masyarakat untuk dapat terlibat di dalam proses pembangunan ekonomi. Bagaimana mekanisme tersebut dapat terjadi dapat dijelaskan dalam proses sebagai berikut: Kondisi pendidikan dan kesehatan yang baik merupakan prasayat terbentuknya SDM yang berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas maka masyarakat akan memiliki produktivitas tinggi. Produktivitas yang tinggi pada gilirannya akan berkontribusi sangat significant pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Kesempatan untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan, dengan demikian, dapat pula digunakan sebagai instrumen yang paling efektif untuk mutu Pendidikan dasar bagi anak laki-laki dan perempuan adalah tujuan kedua dari Millennium Development Goals (MDGs). Targetnya adalah pada tahun 2015, seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan di mana saja mereka berada harus sudah menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai negara yang ikut meratifikasi MDGs/ Tujuan Pembangunan Millenium, Indonesia tidak bisa mengabaikan pembangunan di bidang pendidikan dasar ini.

Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan

1.      Mewajibkan Pendidikan Dasar 9 tahun

Pemerintah mewajibkan  setiap warga negara untuk mendapatkan hak pendidikan dasar agar setiap masyarakat bisa membaca dan terbebas dari buta huruf dan kebodohan.

2.      Kebijakan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Tujuan pemerintah dengan adanya BOS ini adalah agar semua anak dari keluarga yang kurang mampu dapat mencapai kelulusan pada tingkat pendidikan dasar.

3.      Anggaran Dana Pendidikan Sebesar 20 % dari APBN

Dana pendidikan ini digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas pendidikan yang ada di seluruh Indonesia agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan berkembang. Selain itu juga untuk memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu.

Kebijakan-kebijakan tersebut di harapkan dapat berjalan dengan baik sehingga Pembangunan dalam pendidikan dapat tercapai secara maksimal serta kebodohan dan kemiskinan dalam masyarakat dapat di minimalisir. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan adil secara merata.